Pelajarnuparang.or.id, Magetan - Corps Brigade Pembangunan (CBP) dan Korp Pelajar Putri (KPP) merupakan suatu lembaga yang memiliki peran penting di bawah naungan Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) yang memiliki sejarah panjang dalam menjaga keutuhan bangsa.

Corps Brigade Pembangunan (CBP)

CBP merupakan lembaga yang dibentuk pada tahun 1963 sebagai respons terhadap persengketaan antara Indonesia dan Malaysia yang dikenal dengan istilah “Ganyang Malaysia”. Konflik politik tersebut terkait perebutan wilayah Kalimantan Utara (Serawak) antara Republik Indonesia dan Malaysia.

Deklarasi pembentukan Sukarelawan Pelajar dilaksanakan di Yogyakarta, yang saat itu menjadi pusat kegiatan PP IPNU. Acara ini bersamaan dengan parade militer Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai wujud kesiapan Indonesia dalam menghadapi konflik tersebut. Sukarelawan Pelajar yang digagas oleh Asnawi Latif kemudian berperan dalam memperjuangkan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Sukarelawan ini menjadi cikal bakal lahirnya Corps Brigade Pembangunan (CBP) Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (IPNU) yang secara resmi ditetapkan dalam Konferensi Besar IPNU di Pekalongan pada 25–31 Oktober 1964, dikenal dengan istilah “Doktrin Pekalongan”.

Secara etimologis, Corps berarti kesatuan dalam komando, Brigade berarti pasukan yang disiapkan untuk bertempur, dan Pembangunan bermakna membangun untuk mengisi kemerdekaan. Secara terminologis, Corps Brigade Pembangunan adalah lembaga yang dibentuk dalam satu komando untuk mengawal pembangunan.

Dalam perjalanannya, Asnawi Latief selaku Ketua Umum PP IPNU menunjuk Harun Rosyidi sebagai Komandan Teknis CBP. Setelah penunjukan tersebut, Harun Rosyidi merekrut kader inti IPNU untuk dididik dan dilatih dalam bidang kemiliteran serta keamanan sebagai upaya mengantisipasi ancaman terhadap keutuhan NKRI baik dari dalam maupun luar negeri. Langkah ini diambil karena situasi politik dan keamanan yang tidak stabil pada saat itu.

Pada awal pembentukannya, CBP bergerak di empat bidang, yaitu Kepanduan, Kepalangmerahan, SAR, dan Cinta Alam. Selanjutnya, di masa kepemimpinan Al Amin Nur Wahab Nasution sebagai Pj Ketua Umum IPNU, pola CBP disusun kembali dalam format baru yang dituangkan dalam peraturan organisasi, penjabaran teknis, serta sistem pendidikan dan pelatihan. Rumusan tersebut menjadi acuan pelaksanaan kegiatan CBP di seluruh Indonesia.

Fokus CBP kemudian diarahkan pada praktik lapangan, khususnya di bidang SAR dan Kepalangmerahan, seiring meningkatnya bencana berskala nasional seperti tsunami Aceh, longsor di Banjarnegara, banjir bandang di Jember, gempa di Jawa Tengah–Yogyakarta, serta gempa dan tsunami di Pangandaran, Jawa Barat.

Dalam perkembangannya, empat bidang kerja CBP disederhanakan menjadi tiga, yaitu Kemanusiaan, Lingkungan Hidup, dan Kedisiplinan, sebagaimana ditetapkan dalam Rakornas CBP pada 6–8 Januari 2006 di Wisma Depag, Jakarta Selatan. Program ini dilanjutkan pada Kongres IPNU XV di Asrama Haji Pondok Gede, Jakarta, 9–12 Juli 2006, yang menetapkan Idy Muzayyad sebagai Ketua Umum IPNU dan menunjuk Alvin M. Hasanil Haq sebagai Komandan Nasional CBP.

Korp Pelajar Putri (KPP)

Latar Belakang Lahirnya KPP Lembaga Korp Pelajar Putri (L-KPP) merupakan lembaga yang dibentuk berdasarkan keputusan Konbes I IPNU-IPPNU pada tanggal 28 Oktober 1964 di Pekalongan-Jawa Tengah. Pada awal terbentuknya lembaga ini bernama Corp Brigade Pembangunan-wati (CBP-wati) yang merupakan wadah bagi pemuda dan pelajar NU untuk mengkokohkan barisan dalam mengimbangi munculnya berbagai barisan yang berkibar dari panji-panji komunis.

Dalam perjalanannya CBP-wati mengalami stagnasi dan selanjutnya diputuskan dalam amanat Kongres XII IPPNU di Makasar-Sulawesi Selatan dengan perubahan nama menjadi KPP yang kemudian untuk mengukuhkannya ditetapkan dalam Kongres XIII IPPNU di Surabaya-Jawa Timur.